Pertanyaan mengenai berapa jumlah suara untuk jadi anggota DPR RI adalah inti dari demokrasi perwakilan di Indonesia. Jawabannya tidak sesederhana satu angka mutlak, melainkan bergantung pada berbagai faktor dinamis yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
Untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), seorang calon harus terlebih dahulu melewati dua tahapan besar. Pertama, partai politiknya harus lolos ambang batas parlemen, dan kedua, calon tersebut harus meraih suara yang cukup di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.
Sistem yang digunakan saat ini adalah sistem proporsional terbuka. Artinya, pemilih dapat mencoblos langsung nama calon legislatif (caleg) di surat suara, bukan hanya simbol partai. Namun, suara yang dikonversi menjadi kursi awalnya tetap dihitung berdasarkan total suara sah partai politik di tingkat Dapil.
Faktor paling krusial yang menentukan apakah sebuah partai bisa mendapatkan kursi adalah Ambang Batas Parlemen, yang sering disebut sebagai Parliamentary Threshold (PT). Berdasarkan peraturan terbaru, PT untuk DPR RI ditetapkan sebesar 4% dari total suara sah nasional. Ini berarti, sebuah partai politik harus mengumpulkan setidaknya 4% dari seluruh suara sah nasional agar berhak untuk mendapatkan alokasi kursi di DPR.
Jika partai tidak mencapai ambang batas ini, semua suara yang mereka peroleh, meskipun sangat banyak di satu Dapil, akan dianggap hangus dalam konteks perebutan kursi DPR RI. Mereka tidak akan mendapatkan representasi di Senayan, meskipun bisa saja lolos di tingkat DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota.
Setelah partai lolos ambang batas 4% nasional, suara yang dihitung adalah suara di tingkat Dapil. Setiap Dapil (saat ini terdapat 84 Dapil) memperebutkan jumlah kursi tertentu, yang bervariasi antara 3 hingga 10 kursi.
Untuk menentukan berapa jumlah suara yang dibutuhkan, digunakanlah metode kuota Sainte-Laguë. Metode ini lebih memprioritaskan pembagian suara secara bertahap untuk menentukan siapa yang mendapatkan kursi. Secara sederhana, suara partai yang lolos PT di Dapil akan dibagi dengan bilangan ganjil (1, 3, 5, dst.) untuk menentukan peringkat perolehan kursi.
Jadi, untuk menjawab pertanyaan inti: **Berapa jumlah suara untuk jadi anggota DPR RI?** Jawabannya adalah perolehan kursi tergantung pada:
Jika kita melihat Dapil yang memiliki kursi paling sedikit (misalnya 3 kursi) dan dengan asumsi persaingan yang ketat, seorang caleg mungkin hanya membutuhkan puluhan ribu suara untuk mengamankan kursi terakhir, asalkan partai politiknya sudah lolos PT nasional. Sebaliknya, di Dapil padat penduduk dengan 10 kursi, dibutuhkan ratusan ribu suara untuk mengamankan posisi teratas.
Sebagai ilustrasi ekstrem, bayangkan sebuah Dapil dengan total DPT besar. Jika total suara sah di Dapil tersebut adalah 1.000.000 dan alokasi kursinya adalah 5. Partai dengan perolehan suara tertinggi tentu akan mendapatkan kursi tersebut. Caleg yang menempati urutan pertama dalam daftar partai peraih kursi tersebut otomatis terpilih. Suara pribadi caleg tersebut (dalam sistem terbuka) sangat menentukan posisinya di dalam daftar internal partai.
Meskipun alokasi kursi ditentukan oleh suara partai, dalam sistem proporsional terbuka, suara yang diperoleh caleg secara individu sangat vital. Suara individu menentukan urutan prioritas caleg dalam daftar calon yang ditetapkan oleh partai. Caleg dengan suara terbanyak di dalam partai yang memenangkan kursi, dialah yang akan duduk di DPR RI.
Kesimpulannya, tidak ada patokan pasti mengenai jumlah suara minimal yang mutlak untuk meraih kursi DPR RI. Faktor penentu utamanya adalah berhasilnya partai lolos 4% PT nasional dan performa partai serta caleg tersebut di Dapilnya dibandingkan dengan partai pesaing lainnya menggunakan metode Sainte-Laguë.