Laporan Keuangan Pemerintah Desa (LKPD) adalah cerminan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun, angka-angka dalam neraca, realisasi anggaran, dan arus kas saja seringkali belum cukup memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana sumber daya desa dikelola. Di sinilah peran Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) menjadi sangat krusial. CALK berfungsi sebagai penjelasan naratif dan detail pendukung atas angka-angka yang disajikan dalam laporan utama. Tanpa CALK yang memadai, pengguna laporan—mulai dari masyarakat, inspektorat, hingga pemerintah daerah—akan kesulitan memahami kebijakan akuntansi dan peristiwa keuangan signifikan yang terjadi.
Sebagai entitas publik terkecil, pengelolaan dana desa (APBN) dan Pendapatan Asli Desa (PAD) harus transparan. Menyusun CALK yang baik adalah kunci untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut, sesuai dengan regulasi yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan desa.
Meskipun tidak ada format tunggal yang baku secara rigid, CALK harus mencakup beberapa komponen wajib yang menjelaskan dasar penyusunan dan rincian akun-akun penting. Berikut adalah beberapa elemen utama yang harus ada dalam contoh catatan atas laporan keuangan desa yang baik:
Salah satu area yang paling membutuhkan penjelasan rinci adalah aset tetap. Dalam laporan neraca, aset tetap disajikan secara neto (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan). CALK desa wajib memuat tabel ringkasan aset tetap.
Sebagai contoh catatan atas laporan keuangan desa yang baik terkait aset tetap, desa perlu mencantumkan:
Misalnya, jika desa membeli komputer baru senilai Rp10 juta pada bulan Mei, CALK harus menjelaskan bahwa nilai tersebut telah dicatat sebagai aset tetap, dan penyusutan dimulai pada bulan Juni dengan tarif 20% per tahun. Detail seperti ini memastikan bahwa pembaca laporan dapat mereplikasi perhitungan aset desa.
Penyusunan CALK bukan sekadar formalitas administratif. Ketika inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit, mereka akan merujuk CALK untuk memahami kebijakan yang mendasari angka-angka. Jika terdapat transaksi yang nilainya besar atau tidak biasa—seperti adanya hibah tanah dari masyarakat yang belum dibukukan secara permanen, atau adanya tunggakan pembayaran rekanan—hal tersebut harus diungkapkan dalam catatan.
Kegagalan menyajikan pengungkapan yang memadai dalam CALK dapat menyebabkan temuan audit, bahkan jika angka di neraca tampak seimbang. Oleh karena itu, perangkat desa harus proaktif dalam mendokumentasikan setiap asumsi dan kebijakan yang diambil selama periode pelaporan. Mempelajari contoh catatan atas laporan keuangan desa yang telah diaudit sebelumnya sangat membantu dalam memastikan kelengkapan dan kepatuhan dokumen ini.