Ilustrasi Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat
Indonesia menganut sistem demokrasi presidensial dengan lembaga legislatif bikameral, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Kedua lembaga ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam proses pembentukan undang-undang dan pengawasan pemerintahan. Memahami jumlah anggota DPR RI dan DPD RI adalah kunci untuk mengerti representasi politik di tingkat nasional.
DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jumlah kursi di DPR RI diatur berdasarkan Undang-Undang, yang secara spesifik mengacu pada komposisi berdasarkan jumlah penduduk provinsi. Aturan ini menjamin bahwa setiap provinsi mendapatkan representasi minimal, sementara jumlah kursi akan meningkat seiring bertambahnya populasi nasional.
Berdasarkan peraturan yang berlaku, jumlah kursi DPR RI ditetapkan secara periodik berdasarkan hasil sensus penduduk terakhir. Dalam periode keanggotaan terkini (sebelum pemilu berikutnya), jumlah total anggota DPR RI adalah 575 kursi. Jumlah ini merupakan akumulasi dari alokasi kursi untuk 34 provinsi di Indonesia. Setiap provinsi dijamin memiliki minimal 3 kursi, dan maksimal 10 kursi, tergantung kepadatan penduduknya.
Perlu dicatat bahwa penambahan jumlah anggota DPR RI akan terjadi jika jumlah penduduk Indonesia mencapai ambang batas tertentu. Misalnya, jika jumlah penduduk mencapai 100 juta jiwa, DPR dapat ditambah menjadi 600 anggota. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi DPR RI bersifat dinamis, disesuaikan dengan perkembangan demografi negara.
Berbeda dengan DPR RI yang berbasis pada sistem kepartaian, DPD RI mewakili kepentingan daerah (provinsi). Anggota DPD dipilih langsung dari setiap provinsi di Indonesia. DPD RI memiliki fungsi utama dalam legislasi yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pembinaan daerah.
Salah satu ciri khas utama DPD RI adalah keseragaman jumlah perwakilan dari setiap provinsi. Saat ini, jumlah anggota DPD RI ditetapkan secara tetap, yaitu sebanyak 4 (empat) orang wakil dari setiap provinsi. Karena Indonesia saat ini memiliki 38 provinsi, maka total anggota DPD RI adalah 38 provinsi dikalikan 4 anggota per provinsi.
Total anggota DPD RI saat ini adalah 152 orang. Jumlah ini relatif stabil dan tidak bergantung pada fluktuasi jumlah penduduk secara langsung seperti DPR RI. Keanggotaan DPD RI ini memastikan bahwa aspirasi spesifik dari Sabang sampai Merauke dapat disampaikan langsung ke tingkat nasional melalui perwakilan yang ditunjuk oleh rakyat daerah tersebut.
Perbedaan substansial antara kedua lembaga ini terletak pada jumlah dan mekanisme pemilihannya. DPR RI, dengan sistem multi-kursi per daerah pemilihan (menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup tergantung regulasi saat pemilu), memiliki jumlah anggota yang jauh lebih besar. DPD RI, dengan sistem kuota tetap 4 wakil per provinsi, memiliki jumlah total anggota yang lebih kecil dan lebih homogen dari segi representasi regional.
Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah ringkasan dari jumlah anggota DPR RI dan DPD RI pada periode keanggotaan saat ini:
| Lembaga | Dasar Penentuan Jumlah | Jumlah Anggota Saat Ini |
|---|---|---|
| DPR RI | Berdasarkan Jumlah Penduduk (Minimal 3, Maksimal 10 per Provinsi) | 575 Anggota |
| DPD RI | Kuota Tetap 4 Anggota per Provinsi (38 Provinsi) | 152 Anggota |
Total gabungan anggota kedua kamar dalam MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah 575 (DPR) ditambah 152 (DPD), menjadikannya 727 anggota MPR RI secara keseluruhan. Keseimbangan antara representasi berbasis ideologi/partai (DPR) dan representasi berbasis kewilayahan (DPD) merupakan ciri khas dari desain ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen konstitusi.
Meskipun memiliki jumlah anggota yang berbeda, kedua lembaga ini memainkan peran krusial. DPR RI memiliki otoritas penuh dalam menyusun UU bersama Presiden, sementara DPD RI berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan memberikan pertimbangan atas RUU yang diajukan DPR. Pembagian tugas ini memastikan bahwa kepentingan nasional (diwakili DPR) dan kepentingan daerah (diwakili DPD) mendapat perhatian yang seimbang dalam pembentukan kebijakan publik. Oleh karena itu, mengetahui jumlah anggota DPR RI dan DPD RI membantu publik memahami seberapa besar porsi representasi yang dimiliki oleh masing-masing basis politik di parlemen Indonesia.