Kalimantan Selatan (Kalsel), sebagai salah satu provinsi yang terletak di Pulau Kalimantan, memegang peranan penting dalam peta administrasi regional Indonesia. Untuk memahami struktur tata kelola wilayahnya, hal mendasar yang perlu diketahui adalah pembagian administratifnya, khususnya terkait dengan jumlah kabupaten yang dimilikinya. Provinsi ini merupakan salah satu provinsi yang relatif padat penduduknya dibandingkan provinsi Kalimantan lainnya dan memiliki ibu kota yang berlokasi strategis di Banjarmasin.
Secara resmi, Provinsi Kalimantan Selatan terbagi menjadi beberapa satuan pemerintahan di bawahnya. Pembagian ini terdiri dari Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Menjawab pertanyaan mendasar mengenai jumlah kabupaten di Kalimantan Selatan, perlu ditegaskan bahwa Kalsel saat ini memiliki total 13 daerah tingkat II. Dari 13 daerah tersebut, komposisinya terbagi menjadi 11 Kabupaten dan 2 Kota.
Pembagian ini mencerminkan strategi otonomi daerah di mana kewenangan pemerintahan disebarkan ke unit-unit yang lebih dekat dengan masyarakat. Kabupaten cenderung memiliki wilayah geografis yang lebih luas dengan potensi sumber daya alam yang beragam, sementara Kota fokus pada pelayanan publik perkotaan dan sentra ekonomi.
Ilustrasi skematis pembagian wilayah 13 unit di Kalsel.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pembagian administratif ini, berikut adalah rincian dari 11 Kabupaten yang membentuk tulang punggung wilayah di luar dua kota besar (Banjarmasin dan Banjarbaru). Kabupaten-kabupaten ini tersebar dari wilayah pesisir hingga ke pedalaman Kalimantan Selatan, masing-masing memiliki karakteristik geografis dan ekonomi yang unik.
Perlu diperhatikan bahwa pembagian ini bersifat final dalam konteks struktur pemerintahan saat ini, meskipun dinamika perkembangan wilayah selalu mungkin berubah di masa depan seiring dengan pertumbuhan populasi dan kebutuhan infrastruktur.
Dengan demikian, total unit pemerintahan di bawah provinsi ini adalah 13, terdiri dari 11 kabupaten dan 2 kota. Kota Banjarmasin secara historis merupakan ibu kota, namun Kota Banjarbaru kini ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun proses pemindahan secara menyeluruh masih berjalan.
Struktur administrasi yang terdiri dari banyak kabupaten dan kota ini sangat mempengaruhi alokasi sumber daya dan implementasi kebijakan publik. Setiap kabupaten bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerahnya sendiri, yang harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.
Kabupaten-kabupaten di Kalsel memiliki tantangan yang bervariasi. Misalnya, Kotabaru dikenal dengan wilayah maritimnya yang luas, sementara Tabalong sering dikaitkan dengan sektor pertambangan dan energi. Keberagaman ini menuntut pendekatan pemerintahan yang spesifik per wilayah.
Pemahaman yang akurat mengenai jumlah kabupaten di Kalimantan Selatan (yaitu 11 kabupaten) adalah kunci bagi investor, peneliti, atau siapa pun yang berkepentingan dalam memahami dinamika sosial, ekonomi, dan politik di provinsi ini. Jumlah ini memastikan bahwa setiap sudut wilayah mendapatkan representasi pemerintahan yang terstruktur untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di seluruh wilayah Borneo bagian selatan.