Visualisasi simbolis tren populasi wilayah Kalimantan Selatan.
Kalimantan Selatan (Kalsel) merupakan salah satu provinsi di Pulau Kalimantan yang memiliki sejarah perkembangan demografi yang dinamis. Memahami jumlah penduduk kota Kalimantan Selatan adalah kunci untuk merencanakan pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di masa depan. Data populasi, terutama yang terperinci per kota, menjadi indikator penting dalam menentukan alokasi anggaran dan prioritas pembangunan daerah.
Secara umum, persebaran penduduk di Kalimantan Selatan cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan daerah aliran sungai yang strategis. Kota terbesar dan menjadi pusat kegiatan ekonomi, seperti Banjarmasin, secara alami menarik migrasi masuk yang signifikan, menyebabkan kepadatan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan wilayah kabupaten lainnya. Pertumbuhan populasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh angka kelahiran alami, tetapi juga oleh mobilitas penduduk, baik dari kabupaten lain di Kalsel maupun dari luar provinsi.
Data terbaru menunjukkan bahwa total jumlah penduduk kota Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan stabil. Namun, laju pertumbuhannya mungkin bervariasi antar kota. Misalnya, kota-kota penyangga seperti Banjarbaru—yang kini menjadi ibukota provinsi—mengalami lonjakan signifikan seiring dengan perkembangan fungsi administratif dan perluasan wilayahnya. Sementara itu, kota-kota pelabuhan atau industri lainnya seperti Tanah Bumbu dan Kotabaru juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat karena potensi ekonomi di sektor pertambangan dan perikanan.
Peningkatan jumlah penduduk kota Kalimantan Selatan membawa serta serangkaian tantangan multidimensi. Pertama, isu infrastruktur. Kebutuhan akan perumahan yang layak, peningkatan kapasitas jalan raya, dan sistem transportasi publik yang efisien menjadi mendesak. Kepadatan yang bertambah memaksa pemerintah daerah untuk terus melakukan penataan ruang kota agar pertumbuhan tidak menjadi liar dan menimbulkan masalah sosial baru.
Kedua, adalah kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan populasi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Akses terhadap layanan kesehatan yang merata di seluruh area perkotaan, termasuk daerah pinggiran yang mulai padat, perlu menjadi prioritas. Selain itu, penciptaan lapangan kerja harus mampu menyerap tenaga kerja baru yang dihasilkan dari bonus demografi (jika terjadi) atau migrasi yang masuk.
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah penduduk kota Kalimantan Selatan, penting untuk membandingkan data antar wilayah administratif. Selain Banjarmasin dan Banjarbaru, kota-kota lain seperti Tanjung (Tabalong), Pelaihari (Tanah Laut), dan Marabahan (Barito Kuala) memiliki karakteristik demografi yang berbeda, seringkali lebih dipengaruhi oleh sektor pertanian atau industri lokal mereka. Perbedaan ini memerlukan pendekatan kebijakan yang spesifik, tidak bisa diseragamkan.
Misalnya, kota yang berdekatan dengan area pertambangan cenderung memiliki komposisi penduduk yang lebih heterogen, dengan persentase pendatang yang lebih tinggi dibandingkan kota yang orientasi ekonominya lebih fokus pada sektor pemerintahan atau jasa lokal. Analisis mendalam terhadap data ini membantu dalam perumusan strategi pembangunan yang adaptif.
Berdasarkan proyeksi BPS, tren pertumbuhan penduduk di Kalimantan Selatan diperkirakan akan terus berlanjut, meski lajunya mungkin melambat seiring dengan proses urbanisasi yang matang. Pemerintah provinsi dan kota-kota di Kalsel perlu mempersiapkan diri untuk skenario populasi yang lebih besar. Ini mencakup investasi berkelanjutan pada teknologi pintar (smart city), pengelolaan sampah yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air bersih. Pemantauan rutin terhadap jumlah penduduk kota Kalimantan Selatan menjadi alat kontrol vital untuk memastikan bahwa laju urbanisasi sejalan dengan kemampuan daya dukung lingkungan dan sosial wilayah tersebut. Dengan perencanaan yang matang, potensi demografi Kalsel dapat menjadi modal besar bagi kemajuan regional.