Pertanyaan mengenai jumlah provinsi di Indonesia awal kemerdekaan adalah sebuah penelusuran penting dalam memahami fondasi negara kesatuan Republik Indonesia. Pada saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, struktur administratif negara baru ini harus segera dibentuk agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif di tengah tantangan geopolitik dan ancaman kedaulatan.
Ilustrasi pembagian wilayah administrasi awal.
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus, struktur pemerintahan yang segera harus dibentuk mencakup pembagian wilayah yang logis dan representatif. Hal ini dilakukan dengan cepat untuk menunjukkan kedaulatan nasional kepada dunia internasional sekaligus untuk memudahkan administrasi pemerintahan di wilayah yang sangat luas.
Berdasarkan keputusan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sehari setelah proklamasi, tepatnya pada 18 Agustus, ditetapkanlah bahwa Republik Indonesia akan dibagi menjadi beberapa provinsi. Keputusan ini menjadi dasar hukum awal bagi tata kelola wilayah negara yang baru lahir.
Secara resmi, jumlah provinsi di Indonesia awal kemerdekaan adalah delapan (8) provinsi. Pembagian ini mencerminkan wilayah-wilayah yang paling mudah dikendalikan dan yang memiliki representasi politik saat itu. Delapan provinsi tersebut meliputi:
Pembagian delapan provinsi ini bukanlah tanpa pertimbangan strategis. Sebagai contoh, pembagian Jawa menjadi tiga provinsi (Barat, Tengah, Timur) menunjukkan kompleksitas demografi dan politik di pulau terpadat tersebut. Sementara itu, provinsi Sumatera dan Borneo (Kalimantan) dibentuk untuk mencakup wilayah kepulauan yang sangat luas di luar Jawa.
Perlu dicatat bahwa wilayah yang kini dikenal sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Surakarta (Solo) pada masa awal kemerdekaan masih terintegrasi dalam struktur Provinsi Jawa Tengah, meskipun mereka memiliki status keistimewaan yang diakui oleh pemerintah pusat. Integrasi wilayah ini menunjukkan upaya awal untuk menyatukan keraton-keraton besar di bawah payung NKRI.
Provinsi Maluku dan Sunda Kecil (yang menjadi cikal bakal Nusa Tenggara) juga menjadi fokus utama karena letak geografisnya yang strategis dan kebutuhan untuk segera mengamankan wilayah dari potensi campur tangan asing pasca-pendudukan Jepang.
Delapan provinsi ini bukanlah konfigurasi final. Seiring berjalannya waktu dan semakin kokohnya kedaulatan Indonesia—terutama setelah periode perjuangan fisik melawan Belanda—struktur administrasi wilayah mengalami penyesuaian signifikan. Tekanan politik, kebutuhan pemerataan pembangunan, dan dinamika sosial mendorong pemerintah untuk memecah provinsi-provinsi besar menjadi unit administrasi yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola.
Salah satu pemecahan provinsi yang paling signifikan terjadi di Sumatera, yang kemudian dipecah menjadi beberapa provinsi yang kita kenal saat ini. Demikian pula dengan Borneo yang akhirnya menjadi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan seterusnya. Perluasan ini adalah cerminan dari konsolidasi negara dan upaya mendekatkan layanan publik kepada masyarakat di pelosok negeri.
Oleh karena itu, meskipun jumlah provinsi di Indonesia awal kemerdekaan adalah delapan, angka ini menjadi titik tolak historis. Sejarah pembagian wilayah Indonesia adalah narasi tentang pertumbuhan dan adaptasi negara terhadap tantangan geografis dan demografis yang unik, menjadikannya salah satu elemen fundamental dalam memahami struktur Republik Indonesia modern.
Struktur awal ini sangat vital karena menjadi dasar pengangkatan gubernur pertama dan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi, yang menandai dimulainya proses desentralisasi kekuasaan meskipun masih terpusat di Jakarta.