Ilustrasi: Perbandingan filosofi inti dalam penganggaran.
Penganggaran merupakan tulang punggung perencanaan keuangan, baik bagi entitas yang beroperasi di bawah naungan negara (sektor publik) maupun yang didorong oleh tujuan profit (sektor swasta). Meskipun keduanya melibatkan alokasi sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu, filosofi, proses, dan akuntabilitas yang melingkupinya memiliki perbedaan yang signifikan.
Perbedaan fundamental terletak pada tujuan akhir. Dalam sektor publik, penganggaran berfokus pada penyediaan layanan publik (public goods) dan pemenuhan mandat konstitusional. Anggaran berfungsi sebagai alat legitimasi politik dan akuntabilitas kepada masyarakat. Prioritas diberikan pada pemerataan akses, keamanan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial, seringkali mengabaikan pertimbangan untung-rugi finansial jangka pendek.
Sementara itu, sektor swasta didorong oleh prinsip efisiensi dan pencapaian keuntungan maksimal (profit maximization) bagi pemegang saham. Anggaran di sini adalah rencana operasional dan investasi yang dirancang untuk mengoptimalkan pendapatan, mengendalikan biaya, dan meningkatkan nilai perusahaan. Pengambilan keputusan sangat bergantung pada analisis biaya-manfaat dan proyeksi pasar.
Proses penyusunan anggaran di sektor publik cenderung lebih panjang, politis, dan transparan. Di banyak negara, rancangan anggaran harus melalui proses legislatif yang ketat, melibatkan debat publik, dengar pendapat, dan persetujuan oleh badan perwakilan rakyat. Sifatnya yang politis membuat alokasi dana seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan elektoral atau kepentingan kelompok tertentu.
Sebaliknya, di sektor swasta, prosesnya lebih terpusat dan cepat. Meskipun memerlukan persetujuan dewan direksi, penyusunan anggaran (budgeting) umumnya dilakukan oleh departemen keuangan bersama manajer lini, berlandaskan pada asumsi pasar dan strategi bisnis perusahaan. Fleksibilitas untuk merevisi anggaran (reforecasting) juga lebih tinggi dibandingkan sektor publik.
Akuntabilitas adalah area lain di mana kedua sektor menunjukkan kontras tajam. Penganggaran sektor publik menuntut akuntabilitas publik. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pembayar pajak melalui mekanisme audit eksternal (seperti Badan Pemeriksa Keuangan) dan laporan kinerja yang wajib dipublikasikan.
Kegagalan dalam melaksanakan anggaran sektor publik dapat berujung pada sanksi hukum atau politik. Sementara itu, kegagalan anggaran di sektor swasta umumnya dinilai berdasarkan dampak finansialnya terhadap kinerja pasar saham atau keberlangsungan usaha.
Secara historis, sektor publik sering menggunakan pendekatan Incremental Budgeting, yaitu menganggarkan berdasarkan anggaran tahun sebelumnya ditambah penyesuaian kecil. Meskipun metode seperti Zero-Based Budgeting (ZBB) atau Performance-Based Budgeting (PBB) mulai diadopsi untuk meningkatkan efisiensi, sifat birokratis seringkali menjadi penghambat adopsi metode berbasis kinerja murni.
Sektor swasta lebih adaptif. Mereka sering menggunakan teknik lanjutan seperti Activity-Based Budgeting (ABB), Rolling Forecasts, atau analisis sensitivitas untuk mengantisipasi perubahan pasar yang dinamis. Fokusnya adalah memastikan bahwa setiap pos pengeluaran berkontribusi langsung pada penciptaan nilai atau pengurangan risiko bisnis.
Kesimpulannya, meskipun keduanya merupakan disiplin ilmu perencanaan keuangan, penganggaran sektor publik dan swasta beroperasi di bawah paradigma tujuan yang berbeda—pelayanan masyarakat versus profitabilitas—yang secara inheren membentuk struktur, proses, dan standar akuntabilitas masing-masing.