Mempelajari struktur administrasi pemerintahan Indonesia sebelum tahun 1998 (era Reformasi) memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana wilayah negara ini dikelola dalam konteks politik yang berbeda.
Ilustrasi skematis wilayah administrasi sebelum masa Reformasi.
Sebelum tahun 1998, Indonesia menjalankan sistem pemerintahan yang cenderung sentralistik. Struktur administrasi wilayah ini merupakan warisan dari periode sebelumnya, yang kemudian mengalami beberapa kali penataan ulang, terutama pada masa Orde Baru. Salah satu pertanyaan mendasar yang sering muncul dalam kajian sejarah administrasi adalah: sebelum era reformasi jumlah provinsi di Indonesia ada berapa? Jawabannya bervariasi tergantung pada titik waktu spesifik yang kita jadikan acuan, mengingat adanya pemekaran dan perubahan status daerah yang terjadi secara periodik.
Pada dasarnya, jumlah provinsi di masa Orde Baru cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi saat ini pasca-Reformasi. Pada dekade 1980-an hingga awal 1990-an, Indonesia secara umum diakui memiliki sekitar 27 provinsi. Jumlah ini mencerminkan upaya pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas dan mempermudah koordinasi pembangunan dari Jakarta. Provinsi-provinsi ini mencakup wilayah luas dari Sabang hingga Merauke.
Pada periode pra-Reformasi, pembagian wilayah administratif sangat terikat pada pertimbangan politik, militer, dan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Provinsi-provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua (saat itu Irian Jaya) merupakan pilar utama dalam struktur negara. Meskipun demikian, ada beberapa wilayah yang statusnya mengalami perubahan signifikan, seperti Timor Timur yang pada masa itu telah menjadi provinsi ke-27, namun statusnya kemudian terlepas seiring dengan transisi politik nasional.
Perlu dicatat bahwa dinamika wilayah di Indonesia tidak pernah statis. Misalnya, Provinsi Timor Timur yang dianeksasi pada masa lalu, kemudian tidak lagi menjadi bagian dari perhitungan provinsi domestik pasca-Reformasi. Selain itu, wilayah Papua juga menyerap perhatian khusus karena statusnya yang unik dan kompleksitas penerapannya sebagai daerah otonomi khusus (meskipun konsep otonomi penuh baru menguat signifikan setelah 1998).
Salah satu ciri khas era sebelum Reformasi adalah sifat sentralisasi kekuasaan yang kuat. Pemerintah pusat memegang kendali penuh atas penetapan wilayah administratif, termasuk pembentukan atau penggabungan provinsi. Tidak adanya desentralisasi yang kuat membuat aspirasi daerah untuk pemekaran provinsi seringkali terhambat oleh pertimbangan keamanan dan politik dari pusat. Otonomi daerah yang kita kenal hari ini, yang memicu ledakan pemekaran provinsi pasca-Reformasi, belum menjadi kerangka hukum utama.
Jika kita mengambil titik waktu menjelang jatuhnya Orde Baru, jumlah provinsi yang diakui secara resmi oleh pemerintah pusat berada di kisaran 26 hingga 27, tergantung apakah Timor Timur masih dihitung dalam konteks sebelum lepasnya. Pembentukan provinsi baru pada masa itu terjadi sangat jarang, berbeda jauh dengan laju pemekaran yang terjadi setelah Undang-Undang Otonomi Daerah diberlakukan secara menyeluruh.
Era Reformasi membawa angin segar berupa tuntutan demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan. Tuntutan ini secara langsung memengaruhi peta administrasi wilayah. Pemekaran provinsi menjadi salah satu agenda utama untuk mendekatkan pelayanan publik dan mengakomodasi aspirasi lokal yang selama puluhan tahun terpendam di bawah payung kekuasaan yang sentralistik.
Memahami jumlah provinsi di masa lalu adalah memahami skala implementasi kebijakan dari pemerintahan yang berpusat di ibu kota. Jumlah yang relatif sedikit tersebut menggarisbawahi tantangan logistik dan komunikasi antar wilayah yang harus dikelola oleh satu pusat komando tunggal. Ketika Reformasi bergulir, jumlah provinsi mulai bertambah secara bertahap, mengubah total peta administrasi Indonesia yang kita kenal hingga saat ini, menciptakan struktur yang lebih terbagi-bagi namun diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Era sebelum Reformasi adalah babak penting yang menunjukkan betapa sentralisasi mempengaruhi tata ruang geografi politik Indonesia.