Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga legislatif tertinggi di Indonesia yang memegang peran sentral dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan jalannya pemerintahan. Salah satu aspek fundamental dalam sistem perwakilan ini adalah bagaimana kursi-kursi anggota DPR dialokasikan kepada setiap provinsi di Indonesia. Alokasi ini bukan didasarkan pada kesamaan jumlah, melainkan mengikuti prinsip representasi yang diatur dalam Undang-Undang.
Ilustrasi representasi keragaman provinsi di Parlemen.
Penentuan berapa jumlah anggota DPR RI tiap provinsi diatur berdasarkan Undang-Undang Pemilu, yang secara spesifik mengacu pada Prinsip alokasi kursi berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing provinsi. Total kursi DPR RI saat ini adalah 580 (sebelum penambahan yang direncanakan pasca-pemilu mendatang). Setiap provinsi dijamin minimal mendapatkan alokasi empat kursi, tanpa memandang seberapa kecil populasinya. Hal ini bertujuan untuk menjaga representasi minimum bagi setiap entitas daerah otonom.
Setelah kuota minimum empat kursi terpenuhi, sisa kursi didistribusikan menggunakan metode pembagian bilangan pembagi yang disesuaikan dengan metode Sainte-Laguë atau metode lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Provinsi dengan jumlah penduduk yang sangat besar, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, secara otomatis akan mendapatkan jumlah kursi terbanyak karena perhitungan tersebut didominasi oleh faktor demografi.
Akibat perbedaan signifikan dalam jumlah penduduk antar wilayah, disparitas dalam jumlah perwakilan di DPR RI sangat mencolok. Provinsi terpadat memiliki perwakilan yang jauh lebih besar dibandingkan provinsi dengan populasi terkecil. Misalnya, provinsi dengan populasi lebih dari 30 juta jiwa bisa mendapatkan belasan kursi, sementara provinsi dengan populasi di bawah 2 juta mungkin hanya mendapatkan empat kursi sesuai kuota minimum.
Sebagai ilustrasi, mari kita lihat sebaran alokasi kursi berdasarkan data populasi terkini yang menjadi dasar penetapan alokasi kursi pada pemilu terakhir. Perlu diingat bahwa angka ini dapat sedikit bergeser tergantung pada hasil Sensus Penduduk terbaru dan perubahan UU Pemilu.
| No. | Provinsi | Jumlah Kursi DPR RI (Perkiraan) |
|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | 110 |
| 2 | Jawa Timur | 85 |
| 3 | Jawa Tengah | 75 |
| 4 | Sumatera Utara | 25 |
| 5 | Banten | 20 |
| 6 | DKI Jakarta | 18 |
| 7 | Sulawesi Selatan | 28 |
| 8 | Lampung | 12 |
| 9 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 7 |
| 10 | Maluku Utara | 4 |
| 11 | Papua Barat (Termasuk DOB Baru) | 4 |
Tabel di atas menunjukkan betapa besarnya konsentrasi kursi di pulau Jawa, yang memang menampung mayoritas populasi Indonesia. Provinsi-provinsi di luar Jawa dengan populasi yang lebih kecil atau lebih menyebar akan memiliki jatah yang jauh lebih sedikit, yaitu minimal empat kursi.
Distribusi kursi yang berbanding lurus dengan populasi ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, provinsi padat penduduk otomatis memiliki bobot politik yang lebih besar dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional, karena suara mereka melalui wakil rakyatnya lebih banyak terwakili. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai perlunya penyeimbangan antara representasi populasi murni dan representasi teritorial (keadilan antar wilayah).
Kedua, bagi provinsi dengan jatah empat kursi, setiap kursi yang diperoleh memiliki nilai politik yang sangat tinggi, sebab persaingan untuk memenangkan satu kursi tersebut relatif lebih ketat dalam konteks alokasi yang sangat terbatas. Calon legislatif di provinsi kecil harus bekerja ekstra untuk mengamankan satu dari empat tempat yang tersedia.
Jumlah anggota DPR RI tiap provinsi tidak bersifat statis selamanya. Setiap kali pemerintah melakukan sensus penduduk secara resmi, data demografi terbaru digunakan sebagai dasar perhitungan ulang alokasi kursi untuk Pemilu berikutnya. Jika terjadi pemekaran wilayah (pembentukan Provinsi baru), maka provinsi baru tersebut akan otomatis mendapatkan alokasi minimum empat kursi, dan distribusi kursi provinsi induk akan disesuaikan kembali. Oleh karena itu, untuk mengetahui angka yang paling akurat dan terbaru mengenai berapa jumlah anggota DPR RI tiap provinsi, publik perlu merujuk pada Keputusan KPU terbaru yang mendasarkan perhitungannya pada data resmi kependudukan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Memahami pembagian kursi ini sangat penting bagi setiap warga negara untuk mengukur sejauh mana provinsi mereka diwakili dalam struktur kekuasaan legislatif pusat, serta memahami dinamika politik nasional yang sering kali dipengaruhi oleh kekuatan blok-blok provinsi padat penduduk.