Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki struktur kelembagaan legislatif yang terdiri dari dua kamar utama, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Memahami jumlah anggota DPR RI dan MPR RI adalah kunci untuk mengerti representasi politik di tingkat nasional. Meskipun sering dibahas bersama, kedua lembaga ini memiliki fungsi dan komposisi keanggotaan yang berbeda, meskipun ada tumpang tindih keanggotaan.
DPR RI adalah lembaga perwakilan rakyat yang memegang kekuasaan legislatif. Jumlah anggotanya diatur dalam Undang-Undang, dan kuantitasnya ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan umum (Pemilu) legislatif yang diselenggarakan secara berkala. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jumlah kursi DPR RI ditetapkan sebanyak 575 kursi untuk periode 2019-2024.
Namun, perlu dicatat bahwa untuk periode legislasi berikutnya, yaitu pemilu yang akan datang, jumlah kursi DPR RI mengalami peningkatan signifikan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati penambahan jumlah kursi. Kini, jumlah anggota DPR RI direncanakan bertambah menjadi 602 kursi. Penambahan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan representasi penduduk, seiring bertambahnya populasi Indonesia. Setiap provinsi dijamin mendapatkan alokasi minimal empat kursi, dan sisanya didistribusikan berdasarkan proporsi suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) memiliki kedudukan sebagai lembaga negara tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum perubahan konstitusi. Setelah amandemen UUD 1945, peran MPR RI berubah menjadi lembaga yang melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta mengubah dan menetapkan UUD. Yang menarik adalah komposisi keanggotaan MPR RI.
MPR RI terdiri dari seluruh anggota DPR RI ditambah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Dengan kata lain, MPR RI adalah gabungan dari kedua kamar legislatif tersebut.
Detail Keanggotaan MPR RI:
Anggota DPR RI (saat ini 575, akan menjadi 602) Anggota DPD RI (Saat ini 152 anggota, 4 per provinsi)Jika kita merujuk pada periode 2019-2024, di mana DPR RI memiliki 575 anggota dan DPD RI memiliki 152 anggota, maka jumlah anggota MPR RI adalah total dari kedua angka tersebut: 575 + 152 = 727 anggota. Komposisi ini memastikan bahwa keputusan MPR RI memiliki landasan representasi yang luas, mencakup perwakilan dari partai politik (melalui DPR) dan perwakilan daerah (melalui DPD).
Meskipun berbagi anggota DPR RI sebagai komponen utamanya, fungsi MPR RI sangat berbeda. DPR RI fokus pada legislasi (pembuatan undang-undang), pengawasan, dan anggaran. Sementara itu, MPR RI memiliki fungsi konstitusional yang lebih terbatas namun sangat penting, seperti pelantikan dan jika diperlukan, impeachment terhadap Presiden.
Memahami angka-angka ini penting untuk menganalisis dinamika politik. Peningkatan jumlah anggota DPR RI menunjukkan adanya upaya untuk membuat parlemen lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat yang terus bertambah. Sementara itu, peran DPD RI yang tergabung dalam MPR RI menegaskan pentingnya representasi kewilayahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Angka final jumlah anggota DPR RI dan MPR RI pada periode selanjutnya akan mengikuti hasil Pemilu terbaru dan perubahan undang-undang terkait.
Secara ringkas, data kuantitatif mengenai kedua lembaga ini mencerminkan desain konstitusional Indonesia. DPR RI sebagai badan pembuat UU yang jumlahnya terus berkembang mengikuti demografi, dan MPR RI sebagai forum tertinggi yang menggabungkan suara partai dan suara daerah untuk menjalankan amanat konstitusi. Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan besar yang melibatkan perubahan fundamental negara dipertimbangkan dari perspektif legislatif nasional maupun aspirasi daerah secara kolektif.