Kabupaten Tanah Laut, yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan salah satu wilayah administratif yang memiliki peran strategis dalam pembangunan regional. Seperti halnya kabupaten lain di Indonesia, struktur pemerintahannya terbagi menjadi beberapa tingkatan, di mana tingkatan paling dasar dan paling dekat dengan masyarakat adalah desa dan kelurahan. Memahami jumlah unit administrasi terkecil ini sangat krusial untuk menganalisis sebaran infrastruktur, kebijakan publik, serta laju pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah tersebut.
Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut mengelola wilayahnya melalui pembagian kecamatan, yang kemudian dibagi lagi menjadi desa dan kelurahan. Desa di Indonesia memiliki otonomi untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri di bawah payung Undang-Undang yang berlaku, menjadikannya garda terdepan pelayanan publik. Jumlah desa dan kelurahan seringkali menjadi parameter penting bagi Badan Pusat Statistik (BPS) maupun pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah.
Secara geografis, Tanah Laut dikenal dengan bentang alamnya yang bervariasi, mulai dari pesisir pantai hingga daerah perbukitan. Keberagaman geografis ini secara alami memengaruhi pembagian wilayah administratif. Beberapa wilayah mungkin memiliki desa dengan populasi padat karena berdekatan dengan pusat kota atau jalur ekonomi utama, sementara desa lainnya mungkin lebih luas secara geografis namun memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah karena berada di daerah pedalaman atau pertanian.
Berdasarkan data terkini mengenai struktur administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut, jumlah total satuan pemerintahan tingkat desa dan kelurahan telah ditetapkan secara resmi. Secara spesifik, Kabupaten Tanah Laut terdiri dari sejumlah kecamatan yang menaungi unit-unit pemerintahan terkecil.
Jumlah desa resmi di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 111 (seratus sebelas) desa, yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada. Selain desa, wilayah ini juga memiliki beberapa kelurahan yang umumnya berada di area perkotaan atau pusat pemerintahan kecamatan.
Angka 111 desa ini bukan sekadar statistik belaka. Jumlah ini menjadi basis perhitungan alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah pusat, yang bertujuan untuk mendorong otonomi desa dan pemerataan pembangunan. Setiap desa memiliki potensi dan tantangan uniknya sendiri. Misalnya, desa yang berdekatan dengan kawasan industri mungkin menghadapi isu lingkungan, sementara desa di wilayah pesisir akan lebih fokus pada ketahanan pangan laut dan mitigasi abrasi.
Dengan 111 entitas desa, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki strategi manajemen yang adaptif. Pengawasan dan pembinaan terhadap 111 kepala desa memerlukan koordinasi yang solid antara dinas terkait di tingkat kabupaten dan kecamatan. Keberhasilan program nasional seperti penanganan stunting, elektrifikasi, atau digitalisasi desa sangat bergantung pada efektivitas implementasi di 111 titik tersebut.
Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa kecamatan utama, seperti Pelaihari sebagai pusat ibu kota, Bati-Bati, Jorong, Panyipatan, dan Kintap. Setiap kecamatan menaungi jumlah desa yang berbeda-beda. Misalnya, kecamatan yang wilayahnya lebih luas dan memiliki topografi yang menantang mungkin memiliki lebih sedikit desa dibandingkan kecamatan yang padat penduduk dan lebih mudah dijangkau.
Pemerintah daerah secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebutuhan administratif. Walaupun jumlah desa saat ini adalah 111, dinamika demografi dan perkembangan wilayah bisa saja memicu wacana pemekaran di masa depan, meskipun pemekaran wilayah administrasi tingkat desa bukanlah hal yang mudah dan memerlukan kajian mendalam dari berbagai aspek, termasuk aspek sosial budaya dan ekonomi.
Kesimpulannya, stabilitas jumlah desa di Kabupaten Tanah Laut pada angka 111 memberikan landasan administrasi yang jelas untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di tingkat akar rumput. Pengelolaan yang efektif terhadap 111 desa ini adalah kunci utama untuk mencapai kesejahteraan merata di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut.