Kalimantan Selatan, atau yang akrab disapa Kalsel, merupakan salah satu dari lima provinsi yang mendiami Pulau Kalimantan. Sebagai provinsi tertua di pulau ini, Kalsel memiliki peran penting dalam sejarah dan pembangunan kawasan Borneo. Untuk memahami struktur administrasi dan pemerintahan di daerah ini, sangat penting untuk mengetahui komposisi pembagian wilayahnya, khususnya mengenai jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ada di dalamnya.
Provinsi Kalimantan Selatan sendiri merupakan satu kesatuan entitas administratif di bawah Republik Indonesia. Jadi, secara garis besar, jumlah provinsi di Kalsel adalah **satu**. Namun, yang seringkali menjadi fokus pembahasan dalam konteks administrasi daerah adalah pembagian internal provinsi tersebut, yaitu unit pemerintahan di bawah provinsi, yakni kabupaten dan kota.
Pembagian wilayah administratif di Kalimantan Selatan terstruktur ke dalam beberapa tingkatan. Setelah ditetapkan sebagai provinsi, wilayah ini kemudian dibagi lagi menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk memudahkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Unit-unit ini terdiri dari kabupaten dan kota.
Berdasarkan data resmi dan pembaruan terakhir, Provinsi Kalimantan Selatan saat ini secara total terbagi menjadi 13 unit daerah otonom. Pembagian ini terdiri dari kabupaten dan kota yang memiliki fungsi pemerintahan setingkat.
Untuk menjawab inti pertanyaan mengenai jumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, mari kita bedah komposisinya:
Total gabungan dari 11 kabupaten dan 2 kota tersebut menghasilkan total 13 wilayah administratif di bawah naungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa kabupaten yang menonjol dan menjadi pusat kegiatan ekonomi antara lain Kabupaten Banjar dan Tanah Laut, sementara Kota Banjarmasin berfungsi sebagai ibukota provinsi sekaligus pusat metropolitan utama di wilayah ini.
Setiap kabupaten dan kota di Kalsel dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kalimantan Selatan. Pembagian ini bertujuan agar setiap wilayah dapat mengelola sumber daya dan kebutuhan masyarakat lokalnya secara lebih efektif dan responsif. Kabupaten cenderung memiliki wilayah geografis yang lebih luas dengan fokus pada sektor agraris atau pertambangan, sementara kota biasanya merupakan pusat perdagangan dan jasa.
Perkembangan wilayah Kalsel terus menunjukkan dinamika yang signifikan, terutama dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Meskipun demikian, Kalsel tetap memegang teguh perannya sebagai gerbang penting dan pusat distribusi logistik di bagian selatan Kalimantan. Jumlah 13 wilayah otonom ini merupakan fondasi utama dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Jumlah kabupaten dan kota yang relatif terdistribusi ini memberikan dampak langsung pada perencanaan pembangunan daerah. Dengan 13 titik fokus pembangunan, pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran dan program prioritas yang lebih spesifik sesuai karakteristik demografi dan geografis masing-masing wilayah. Misalnya, kebijakan infrastruktur di Kabupaten Hulu Sungai Utara akan berbeda dengan fokus pengembangan perumahan di Kota Banjarbaru.
Secara keseluruhan, memahami struktur dasar ini—bahwa Kalsel adalah 1 Provinsi yang terbagi menjadi 11 Kabupaten dan 2 Kota—menjadi kunci untuk mengikuti perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di Kalimantan Selatan. Struktur ini telah teruji dan menjadi kerangka kerja utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama bertahun-tahun, memastikan bahwa pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari ujung utara hingga selatan provinsi.
Stabilitas dan kesinambungan program pembangunan sangat bergantung pada efektivitas kerja dari 13 unit pemerintahan lokal tersebut. Ini menegaskan pentingnya pembagian administratif yang jelas sebagai prasyarat bagi tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah yang kaya akan sumber daya alam ini.