Dinamika Pengakuan Kedaulatan Global
Ilustrasi Keseimbangan Geopolitik
Pertanyaan mengenai berapa jumlah pasti negara di dunia merupakan salah satu topik yang seringkali memicu perdebatan sengit dalam ranah hubungan internasional dan hukum. Tidak seperti menghitung benua atau lautan, penetapan status sebuah entitas sebagai 'negara' sangat bergantung pada kriteria pengakuan internasional. Secara umum, angka yang paling sering dirujuk merujuk pada keanggotaan penuh di organisasi multilateral terbesar di dunia, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Saat ini, jumlah anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah 193 negara. Keanggotaan ini memberikan legitimasi diplomatik yang luas dan akses penuh ke forum global. Namun, skema perhitungan ini tidak mencakup semua entitas yang mengklaim kedaulatan penuh dan menjalankan pemerintahan independen di wilayah mereka masing-masing.
Perbedaan Pengamat dan Negara Berdaulat Penuh
Untuk mendapatkan angka yang lebih komprehensif, perlu ditambahkan dua entitas yang memiliki status khusus di PBB, yaitu Negara Vatikan (Holy See) dan Negara Palestina. Keduanya memiliki status sebagai 'Negara Pengamat Non-Anggota'. Jika kita menambahkan kedua entitas ini ke 193 anggota penuh, kita sampai pada angka 195. Angka 195 ini sering dianggap sebagai representasi paling inklusif dari kedaulatan yang diakui secara luas.
Di luar kerangka PBB, kompleksitas muncul karena adanya wilayah-wilayah yang telah mendeklarasikan kemerdekaan tetapi belum mendapatkan pengakuan universal dari komunitas internasional. Contoh klasik dari wilayah yang terpisah ini meliputi Taiwan (Republik Tiongkok) dan Kosovo. Keduanya memiliki struktur pemerintahan yang berfungsi penuh, memiliki kendali efektif atas wilayahnya, dan memenuhi banyak kriteria Konvensi Montevideo mengenai kenegaraan (populasi permanen, wilayah tertentu, pemerintahan, dan kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara lain).
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Akhir
Perbedaan pendapat ini muncul karena kriteria 'pengakuan' itu sendiri bersifat politis. Bagi beberapa pihak, pengakuan oleh mayoritas anggota PBB adalah syarat mutlak. Bagi pihak lain, keberhasilan menjalankan fungsi kenegaraan secara de facto sudah cukup untuk dihitung. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai penghitungan yang berbeda, mulai dari yang paling konservatif (hanya anggota PBB) hingga yang paling liberal (mencakup semua wilayah yang mendeklarasikan diri).
Selain itu, wilayah seperti Sahara Barat (Republik Arab Demokratik Sahrawi) juga merupakan area sengketa yang diakui oleh sebagian besar anggota PBB tetapi diklaim oleh negara lain. Ketidakpastian geopolitik ini memastikan bahwa angka pasti negara di dunia akan selalu menjadi subjek interpretasi.
Singkatnya, meskipun angka 195 (193 anggota PBB + 2 pengamat) adalah patokan paling aman untuk referensi umum, penting untuk diingat bahwa peta geopolitik selalu cair. Status kedaulatan adalah hasil dari negosiasi politik dan konsensus internasional, bukan sekadar data statistik mentah. Seiring berjalannya waktu, entitas-entitas baru mungkin memperoleh pengakuan, atau mungkin ada pergeseran politik yang mengubah status wilayah yang ada, menjadikan penghitungan jumlah negara sebuah proses yang dinamis dan berkelanjutan. Memahami perbedaan antara pengakuan formal PBB dan klaim de facto adalah kunci untuk menafsirkan berita dan data mengenai lanskap global saat ini.