Visualisasi representatif mengenai kepemilikan senjata nuklir oleh beberapa entitas utama.
Isu mengenai jumlah nuklir negara di dunia merupakan salah satu topik paling sensitif dan dijaga kerahasiaannya dalam urusan geopolitik global. Meskipun data pasti seringkali sulit diverifikasi secara independen, berbagai lembaga riset internasional, terutama yang berfokus pada denuklirisasi dan kontrol senjata, secara berkala merilis estimasi mengenai total hulu ledak yang dimiliki oleh negara-negara pemegang senjata nuklir yang diakui.
Saat ini, terdapat sembilan negara yang secara umum diakui sebagai pemilik senjata nuklir. Lima di antaranya adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang secara resmi diakui berdasarkan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Tiongkok. Empat negara lainnya adalah India, Pakistan, Korea Utara, dan Israel (yang tidak pernah secara resmi mengonfirmasi kepemilikannya namun diyakini luas memilikinya).
Penting untuk membedakan antara total hulu ledak yang dimiliki dan hulu ledak yang siap pakai (operasional). Sebagian besar inventaris nuklir dimiliki oleh Amerika Serikat dan Rusia, yang secara kolektif menguasai lebih dari 90% dari seluruh persenjataan nuklir global. Persediaan mereka dibagi menjadi tiga kategori utama: hulu ledak yang digunakan dalam operasional aktif (siap ditembakkan), hulu ledak cadangan (disimpan, namun masih utuh), dan hulu ledak yang sudah dinonaktifkan (menunggu pembongkaran).
Perkiraan jumlah total hulu ledak yang ada di dunia cenderung fluktuatif seiring dengan upaya peninjauan kembali dan modernisasi persenjataan yang dilakukan oleh masing-masing negara. Tujuan utama dari negara-negara pemilik nuklir ini seringkali bukan hanya kuantitas, tetapi juga kualitas dan kemampuan untuk menembus sistem pertahanan musuh (seperti melalui sistem peluncuran triade: darat, laut, dan udara).
Berikut adalah gambaran umum perkiraan jumlah hulu ledak yang dimiliki oleh negara-negara nuklir utama (perkiraan terbaru dari lembaga riset independen):
Keberadaan jumlah nuklir negara di dunia secara langsung memengaruhi kebijakan luar negeri dan keamanan internasional. Doktrin 'pencegahan' (deterrence) menjadi landasan utama keamanan bagi negara-negara tersebut; keyakinan bahwa serangan nuklir balasan (second-strike capability) akan menghancurkan penyerang memastikan tidak ada yang berani memicu perang berskala penuh. Namun, keberadaan senjata ini juga menciptakan risiko eskalasi yang tidak disengaja atau salah perhitungan.
Upaya internasional terus dilakukan melalui berbagai perjanjian, termasuk perundingan START (Strategic Arms Reduction Treaty) antara AS dan Rusia untuk membatasi jumlah hulu ledak strategis yang disebarkan. Sayangnya, beberapa negara yang tidak menandatangani NPT (seperti India, Pakistan, dan Korut) tidak terikat oleh batasan-batasan perjanjian tersebut, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam upaya global menuju non-proliferasi.
Meskipun jumlah total hulu ledak yang siap pakai (deployed) cenderung menurun sejak era Perang Dingin, perhatian kini beralih pada modernisasi senjata dan pengembangan teknologi hipersonik yang dapat membawa hulu ledak tersebut, mengubah lanskap keamanan secara fundamental. Pemahaman mengenai jumlah nuklir negara di dunia adalah kunci untuk menganalisis dinamika kekuatan global saat ini dan potensi konflik di masa depan. Setiap kenaikan atau penurunan kecil dalam inventaris dapat mengirimkan sinyal diplomatik yang signifikan.