Menelusuri Jumlah Provinsi di Awal Indonesia Merdeka
Pertanyaan mengenai jumlah provinsi di awal Indonesia merdeka adalah sebuah gerbang untuk memahami fondasi struktural negara yang baru lahir. Ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, negara yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta masih harus segera membangun kerangka pemerintahan yang sah dan terstruktur. Pembentukan provinsi menjadi langkah krusial pertama untuk memastikan bahwa wilayah yang luas ini dapat diatur, dipertahankan, dan diselenggarakan pemerintahannya.
Pada masa-masa awal kemerdekaan yang penuh gejolak, baik dari ancaman internal maupun tekanan eksternal, pemerintah pusat bergerak cepat. Keputusan fundamental mengenai pembagian wilayah administratif negara ditetapkan melalui Penetapan Pemerintah Pusat (P.P.P.) No. 1 tanggal 19 Agustus 1945. Keputusan ini, yang dikeluarkan sehari setelah proklamasi, secara resmi membagi wilayah Republik Indonesia menjadi delapan provinsi. Angka delapan ini menjadi titik awal administrasi kenegaraan Indonesia.
Sebagai negara yang baru merdeka, pembentukan delapan provinsi ini juga sekaligus menentukan pembagian wilayah administratif sementara untuk wilayah yang baru bergabung. Perlu dicatat bahwa pembagian ini masih sangat minimalis dibandingkan dengan kondisi Indonesia saat ini, yang mencerminkan upaya darurat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan kedaulatan.
Delapan Provinsi Awal Kemerdekaan
Delapan provinsi yang ditetapkan pada saat itu mencakup wilayah geografis yang luas dan seringkali tumpang tindih dengan batas-batas administratif peninggalan kolonial. Berikut adalah delapan provinsi tersebut, yang menjadi tulang punggung pemerintahan daerah Republik Indonesia:
- Sumatera: Mencakup seluruh Pulau Sumatera, dipimpin oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan sebagai gubernur. Wilayah ini sangat vital karena merupakan basis pertahanan awal.
- Jawa Barat: Wilayah yang mencakup Jawa bagian barat, dengan Gubernur Sutarjo Kartohadikusumo.
- Jawa Tengah: Meliputi wilayah Jawa bagian tengah, dengan Gubernur R. Panji Soeroso.
- Jawa Timur: Meliputi wilayah Jawa bagian timur, dengan Gubernur Suryo.
- Borneo (Kalimantan): Meskipun saat itu sebagian besar wilayah Kalimantan masih dikuasai pihak Sekutu, Borneo ditetapkan sebagai satu kesatuan provinsi di bawah pimpinan Ir. Pangeran Mohammad Noor.
- Sulawesi: Dipimpin oleh Gubernur G.S.S.J. Ratulangi. Wilayah ini memiliki dinamika politik tersendiri pasca-kemerdekaan.
- Maluku: Dipimpin oleh Mr. Latuharhary. Maluku memiliki peran strategis namun juga menghadapi tantangan kedaulatan.
- Nusa Tenggara (Bali dan Sunda Kecil): Provinsi ini sering disebut sebagai Sunda Kecil pada saat itu, mencakup Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, hingga Timor. Dipimpin oleh I Gusti Ketut Pudja.
Perkembangan Pasca-Penetapan Awal
Angka delapan provinsi ini tidak bertahan lama sebagai konfigurasi final. Proses penataan wilayah di Indonesia adalah sebuah perjalanan dinamis yang terus berubah seiring dengan konsolidasi kedaulatan dan upaya memulihkan ketertiban sipil. Contoh paling nyata dari perubahan cepat adalah pembentukan provinsi baru dan perubahan batas wilayah dalam periode revolusi fisik.
Sebagai contoh, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Surakarta (Solo) kemudian mendapatkan status kedaerahan khusus yang berbeda dari provinsi biasa, meskipun secara administrasi awalnya masuk dalam wilayah Jawa Tengah. Selain itu, wilayah Irian Barat (sekarang Papua) belum sepenuhnya terintegrasi dalam struktur administrasi delapan provinsi ini pada tahun 1945, dan baru dimasukkan secara formal belakangan setelah perjuangan diplomatik dan militer yang panjang.
Secara historis, jumlah provinsi di awal Indonesia merdeka adalah delapan, berdasarkan Penetapan Pemerintah Pusat tertanggal 19 Agustus 1945. Penetapan ini bukan hanya sekadar pembagian peta, tetapi merupakan deklarasi konkret bahwa Republik Indonesia memiliki struktur pemerintahan yang terorganisir, meskipun dalam skala yang terbatas pada saat itu. Keputusan ini menunjukkan kemampuan para pendiri bangsa dalam meletakkan dasar-dasar negara kesatuan di tengah situasi yang sangat genting.
Meskipun terjadi banyak pemekaran dan perubahan nama wilayah di masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi, konfigurasi awal delapan provinsi ini tetap dikenang sebagai tonggak sejarah penting dalam administrasi wilayah Indonesia. Mereka adalah cikal bakal dari 38 provinsi yang kita kenal saat ini, merefleksikan bagaimana negara berkembang dari unit-unit terkecil menjadi sebuah kepulauan besar yang terstruktur.