Ilustrasi simbolis penetapan wilayah kedaulatan awal Indonesia.
Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak lepas dari peran krusial Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sidang yang dilaksanakan setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus menjadi momen bersejarah untuk meletakkan dasar-dasar konstitusional dan administratif negara yang baru lahir. Salah satu agenda terpenting dalam sidang pasca-proklamasi ini adalah menetapkan struktur pemerintahan awal, termasuk pembagian wilayah administrasi tertinggi di bawah pemerintahan pusat.
Negara yang baru merdeka harus segera menunjukkan eksistensi dan kemampuan untuk mengatur wilayahnya. Tanpa pembagian administrasi yang jelas, kedaulatan yang baru diproklamasikan akan sulit dipertahankan secara efektif di seluruh nusantara. Oleh karena itu, penetapan provinsi menjadi langkah fundamental yang harus segera diselesaikan oleh PPKI.
Pertanyaan mengenai jumlah provinsi di Indonesia hasil sidang PPKI 19 Agustus 1945 sering kali menjadi titik fokus dalam studi sejarah kenegaraan. Pada hari bersejarah tersebut, setelah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI), PPKI melanjutkan pembahasan mengenai struktur pemerintahan daerah.
Berdasarkan hasil sidang pada tanggal 19 Agustus tersebut, diputuskan bahwa wilayah kedaulatan Republik Indonesia dibagi menjadi delapan wilayah provinsi. Pembagian ini didasarkan pada batas-batas karesidenan yang sudah ada pada masa pemerintahan Hindia Belanda, namun kini diintegrasikan di bawah naungan Republik Indonesia yang baru.
Delapan provinsi yang ditetapkan tersebut adalah: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil (kemudian berkembang menjadi Bali dan Nusa Tenggara), Borneo (Kalimantan), Sulawesi, dan Maluku. Penetapan ini menunjukkan upaya cepat pemerintah transisi dalam mengorganisasi wilayahnya, meskipun wilayah Papua (sekarang Irian Barat/Papua) belum secara eksplisit dimasukkan dalam delapan provinsi awal tersebut.
Jumlah delapan provinsi ini merupakan fondasi awal dari struktur administrasi negara. Penetapan ini mengandung makna politik yang sangat dalam; yaitu afirmasi bahwa wilayah-wilayah tersebut telah berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia, sekaligus sebagai respons terhadap klaim-klaim kolonial yang mungkin muncul kembali pasca-kekalahan Jepang. Meskipun jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan kondisi saat ini, ini adalah kerangka kerja pertama yang diakui secara konstitusional.
Perkembangan jumlah provinsi di Indonesia adalah cerminan dinamika politik, geografis, dan demografis bangsa yang terus berkembang. Setelah tahun 1945, jumlah ini mengalami berbagai perubahan, penambahan, pemekaran, hingga penggabungan, terutama selama masa revolusi fisik melawan Belanda. Misalnya, Provinsi Sunda Kecil kemudian terpisah menjadi Bali dan Nusa Tenggara. Pulau Borneo yang ditetapkan sebagai Borneo juga mengalami transformasi nama dan pembagian lebih lanjut.
Oleh karena itu, memahami bahwa jumlah provinsi di Indonesia hasil sidang PPKI 19 Agustus 1945 adalah delapan memberikan pemahaman mendasar mengenai langkah awal pemerintah Republik dalam menegakkan kedaulatan teritorial. Angka ini menjadi titik nol sebelum kemudian mengalami evolusi panjang hingga mencapai jumlah yang kita kenal di era kontemporer. Keberanian PPKI menetapkan struktur dasar ini menegaskan komitmen mereka untuk menjalankan fungsi negara secara utuh sejak hari pertama kemerdekaan.
Singkatnya, delapan provinsi tersebut adalah wujud nyata pertama dari pembagian wilayah administratif yang diamanatkan oleh konstitusi yang baru disahkan, menjadi pondasi bagi tata kelola pemerintahan negara kepulauan yang luas ini.