Ilustrasi pembagian wilayah awal Republik Indonesia.
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia membawa serta tantangan besar dalam menata struktur pemerintahan negara yang baru lahir. Salah satu langkah fundamental yang harus segera diambil oleh para pendiri bangsa adalah menetapkan pembagian administratif wilayah. Pembagian ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan penegasan kedaulatan atas wilayah teritorial yang diklaim. Di masa awal kemerdekaan, di tengah gejolak perjuangan fisik melawan upaya rekolonisasi, struktur pemerintahan daerah dibentuk berdasarkan amanat konstitusi yang berlaku saat itu.
Dasar hukum utama yang menjadi acuan dalam pembentukan struktur administrasi negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang disahkan sehari setelah proklamasi. Pasal yang relevan mengatur tentang pembagian wilayah negara. Meskipun Indonesia baru memproklamasikan diri, wilayah yang diakui dan diklaim meliputi bekas wilayah Hindia Belanda, meskipun kontrol efektifnya belum sepenuhnya terwujud di seluruh wilayah tersebut.
Keputusan vital mengenai jumlah provinsi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan ditetapkan melalui sebuah sidang penting yang dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Penetapan ini dilakukan bersamaan dengan penetapan presiden dan wakil presiden, serta pengesahan UUD 1945. Keputusan ini secara resmi membagi wilayah Indonesia menjadi satuan-satuan administratif yang lebih kecil untuk memudahkan administrasi dan mempertahankan kedaulatan.
Secara historis, tercatat bahwa pada masa awal kemerdekaan, Indonesia secara resmi terbagi menjadi delapan provinsi. Jumlah ini merupakan kompromi dan realitas politik serta geografis pada saat itu. Pembagian delapan provinsi ini mencerminkan sebaran wilayah yang relatif dapat dipertahankan dan dikuasai oleh pemerintah pusat yang baru terbentuk di Jawa.
Kedelapan provinsi tersebut adalah: Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil (Nusa Tenggara). Pembagian ini disusun dengan mempertimbangkan batas-batas administratif yang telah ada di masa kolonial, namun disesuaikan dengan semangat otonomi dan representasi nasional yang baru.
Pembentukan delapan provinsi perdana ini memiliki makna simbolis dan praktis yang mendalam. Secara simbolis, ini menunjukkan bahwa Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang wilayahnya terentang dari Sabang sampai Merauke, meski penguasaan praktisnya masih terbatas. Secara praktis, pembagian ini memungkinkan penunjukan gubernur sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat di Yogyakarta (saat itu ibukota sementara), memastikan koordinasi pertahanan dan administrasi sipil dapat berjalan di tengah kondisi peperangan.
Perlu dicatat bahwa pembagian ini bersifat sangat dinamis. Sebagai contoh, Sumatra yang merupakan wilayah sangat luas kemudian dibagi lagi menjadi beberapa karesidenan yang diatur lebih lanjut. Borneo (Kalimantan) juga menghadapi tantangan besar dalam implementasi pemerintahan sipil karena intervensi dan kontrol dari pasukan sekutu dan Belanda. Demikian pula dengan Maluku dan Sunda Kecil, yang lokasinya jauh dan memiliki tantangan keamanan tersendiri.
Perjalanan negara yang baru merdeka memerlukan penataan ulang yang cepat. Seiring berjalannya waktu dan selesainya Perang Kemerdekaan, jumlah provinsi ini terus mengalami pemekaran dan penataan ulang struktural, sesuai dengan kebutuhan perkembangan demografi, politik, dan upaya pemerataan pembangunan. Namun, delapan provinsi inilah yang menjadi fondasi geografis dan administrasi negara Indonesia ketika pertama kali berdiri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat di mata dunia.