Penganggaran sektor publik adalah tulang punggung tata kelola pemerintahan yang baik. Ini bukan sekadar proses administratif untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, melainkan sebuah alat kebijakan strategis yang menerjemahkan prioritas politik menjadi aksi nyata yang dapat didanai. Dalam konteks pemerintahan modern, efisiensi dan akuntabilitas menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan anggaran.
Berbeda dengan sektor swasta yang digerakkan oleh motif keuntungan, sektor publik harus menyeimbangkan kebutuhan sosial, tekanan politik, dan keterbatasan sumber daya. Tantangan utamanya sering kali mencakup:
Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai pendekatan penganggaran telah dikembangkan dan diterapkan di seluruh dunia, bergerak menjauh dari sekadar penganggaran inkremental (penambahan kecil dari tahun sebelumnya) menuju metode yang lebih berorientasi kinerja dan hasil.
Pendekatan ini menekankan hubungan langsung antara dana yang dialokasikan dengan hasil atau capaian yang diharapkan. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat diukur kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis pemerintah. PBB menuntut penetapan indikator kinerja yang jelas (input, output, outcome, dan impact), sehingga memudahkan evaluasi efektivitas program. Ini mendorong unit kerja untuk fokus pada efisiensi daripada sekadar menghabiskan seluruh pagu anggaran yang tersedia.
ZBB adalah pendekatan radikal di mana setiap pos anggaran harus dibenarkan dari nol pada setiap siklus penganggaran, terlepas dari alokasi tahun sebelumnya. Manajer publik harus membangun argumen yang kuat mengapa dana diperlukan, apa kegiatannya, dan apa manfaatnya. Meskipun intensif secara waktu dan sumber daya, ZBB sangat efektif untuk menghilangkan program yang sudah usang atau tidak relevan, memaksa alokasi sumber daya ke area yang paling membutuhkan prioritas saat ini.
Pendekatan ini melibatkan masyarakat sipil, LSM, dan warga negara secara langsung dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Kota-kota besar sering menggunakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai manifestasi dari pendekatan ini, meski pelaksanaannya bervariasi tingkat pengaruhnya.
Transisi menuju pendekatan penganggaran yang lebih modern memerlukan komitmen politik yang kuat dan peningkatan kapasitas teknis aparatur negara. Tidak ada satu pendekatan tunggal yang cocok untuk semua konteks; seringkali, kombinasi dari beberapa pendekatan—misalnya, menggunakan ZBB untuk meninjau program besar dan PBB untuk pengelolaan rutin—memberikan hasil terbaik.
Pada akhirnya, keberhasilan pendekatan penganggaran sektor publik diukur bukan hanya dari ketepatan angka yang tertuang di kertas APBN/APBD, tetapi sejauh mana dana tersebut berhasil meningkatkan kesejahteraan publik, membangun infrastruktur yang berkelanjutan, dan memberikan layanan yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Penganggaran yang baik adalah cerminan dari visi pemerintah yang jelas dan tata kelola yang disiplin.