Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan cerminan akuntabilitas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan. Penyusunan laporan ini harus mematuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) agar informasi yang disajikan relevan, andal, dan dapat dibandingkan.
Memahami komponen dan format yang benar dari contoh laporan keuangan SKPD sangat penting bagi para bendahara, akuntan, dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di lingkungan pemerintahan. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja internal, tetapi juga sebagai bahan transparansi kepada publik.
Sesuai dengan regulasi yang berlaku, laporan keuangan SKPD minimal terdiri dari lima jenis laporan utama. Setiap laporan memiliki fokus dan tujuan penyajian yang spesifik. Menyusun contoh laporan keuangan SKPD harus mencakup kelima elemen ini secara lengkap.
Realisasi Anggaran adalah komponen yang paling sering menjadi sorotan publik. Berikut adalah gambaran sederhana bagaimana format penyajian dalam LRA:
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%) |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN | |||
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 500.000.000 | 480.000.000 | 96.00 |
| Transfer | 1.200.000.000 | 1.150.000.000 | 95.83 |
| Total Pendapatan | 1.700.000.000 | 1.630.000.000 | 95.88 |
| BELANJA | |||
| Belanja Pegawai | 700.000.000 | 695.000.000 | 99.29 |
| Belanja Barang & Jasa | 400.000.000 | 350.000.000 | 87.50 |
| Total Belanja | 1.100.000.000 | 1.045.000.000 | 95.00 |
| SURPLUS/DEFISIT (P) - (B) | 600.000.000 | 585.000.000 | 97.50 |
Penyusunan contoh laporan keuangan SKPD seringkali dihadapkan pada tantangan kompleksitas implementasi SAP berbasis akrual. Perbedaan mendasar antara basis kas (yang umum digunakan dalam operasional harian) dan basis akrual (yang wajib untuk pelaporan) menuntut adanya rekonsiliasi yang teliti.
Beberapa kendala umum meliputi:
Oleh karena itu, proses review dan validasi internal sebelum pelaporan akhir sangat krusial. Laporan yang valid dan transparan adalah cerminan tata kelola pemerintahan yang baik, memastikan setiap rupiah anggaran telah dipertanggungjawabkan secara yuridis dan ekonomis.