Ilustrasi sederhana pembagian administratif Kalimantan Selatan.
Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) merupakan salah satu dari empat provinsi yang terletak di Pulau Kalimantan, Indonesia. Dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, sejarah maritim yang panjang, serta budaya Banjar yang khas, Kalsel memegang peran penting dalam struktur pemerintahan daerah di Kalimantan. Untuk memahami secara mendalam mengenai tata kelola wilayahnya, pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah: jumlah kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan adalah berapa?
Secara struktural, administrasi pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan terbagi menjadi beberapa tingkatan di bawah provinsi. Tingkatan pertama setelah provinsi adalah pembagian administratif yang terdiri dari kabupaten dan kota. Jumlah pembagian ini menentukan seberapa terdistribusinya pusat-pusat pemerintahan dan layanan publik di seluruh wilayah provinsi. Struktur ini dirancang untuk mempermudah pelayanan, pembangunan, serta pengawasan wilayah yang memiliki topografi beragam.
Untuk menjawab fokus utama, perlu ditekankan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan saat ini secara resmi terbagi menjadi 13 (tiga belas) wilayah administratif setingkat kabupaten dan kota. Pembagian ini terdiri dari 11 (sebelas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Pembagian ini merupakan hasil dari proses pemekaran wilayah yang telah dilakukan selama beberapa periode untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan di daerah-daerah yang memiliki potensi besar.
Setiap kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati, sementara kota dipimpin oleh seorang Walikota. Kedua jabatan ini bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kalimantan Selatan dalam kerangka otonomi daerah. Pembagian ini juga menentukan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta program pembangunan prioritas yang harus dijalankan di masing-masing wilayah administratif tersebut.
Sebelas kabupaten di Kalsel mencakup area geografis yang luas, seringkali meliputi wilayah pedalaman hingga pesisir. Kabupaten-kabupaten ini memiliki ciri khas ekonomi yang berbeda, mulai dari pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, hingga sektor kehutanan. Keberadaan banyak kabupaten ini menunjukkan luasnya cakupan wilayah daratan yang perlu dikelola secara spesifik.
Sebagai contoh, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru dikenal memiliki potensi bahari dan pertambangan yang signifikan. Sementara itu, kabupaten-kabupaten seperti Hulu Sungai Selatan atau Tapin memiliki fokus lebih pada agrikultur dan sumber daya air. Semua kabupaten ini bekerja sama untuk mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Selatan secara keseluruhan.
Dua kota yang ada di Kalimantan Selatan berfungsi sebagai pusat urbanisasi, perdagangan, dan pendidikan. Dua kota tersebut adalah Banjarmasin dan Banjarbaru. Banjarmasin, yang dikenal sebagai "Kota Seribu Sungai," telah lama menjadi ibu kota provinsi dan pusat ekonomi utama. Kota ini memiliki karakteristik unik karena aktivitas ekonominya sangat bergantung pada sungai dan jalur transportasi air.
Sementara itu, Banjarbaru ditetapkan sebagai pusat pemerintahan baru (Ibu Kota Provinsi definitif). Keputusan pemindahan pusat pemerintahan ini bertujuan untuk menciptakan pusat administrasi yang lebih terencana dan modern, terpisah dari hiruk pikuk pusat perdagangan tradisional di Banjarmasin. Keberadaan kedua kota ini memastikan adanya pusat layanan metropolitan yang mendukung kabupaten-kabupaten di sekitarnya.
Untuk memvisualisasikan data mengenai jumlah kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan adalah 13, berikut adalah tabel rinciannya:
| No. | Jenis Wilayah | Nama Wilayah |
|---|---|---|
| 1 | Kota | Banjarmasin |
| 2 | Kota | Banjarbaru |
| 3 | Kabupaten | Balangan |
| 4 | Kabupaten | Banjar |
| 5 | Kabupaten | Barito Kuala |
| 6 | Kabupaten | Hulu Sungai Selatan |
| 7 | Kabupaten | Hulu Sungai Tengah |
| 8 | Kabupaten | Hulu Sungai Utara |
| 9 | Kabupaten | Kotabaru |
| 10 | Kabupaten | Tabalong |
| 11 | Kabupaten | Tanah Bumbu |
| 12 | Kabupaten | Tanah Laut |
| 13 | Kabupaten | Tapin |
Dengan total 13 wilayah administratif, Kalimantan Selatan menunjukkan tingkat desentralisasi yang cukup baik. Jumlah ini memastikan bahwa kebijakan pembangunan dapat lebih fokus dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Setiap kabupaten/kota memiliki otonomi untuk menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sesuai dengan potensi dan tantangan spesifik mereka. Tantangan terbesarnya adalah menjaga kesinambungan pembangunan antar wilayah, terutama yang berhubungan dengan konektivitas antar pulau dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Pemahaman mengenai jumlah kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan adalah 13 (11 Kabupaten dan 2 Kota) adalah kunci untuk menelaah data statistik kependudukan, ekonomi regional, serta alokasi dana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Struktur ini mencerminkan evolusi administrasi daerah di Kalsel untuk menghadapi tantangan modernisasi dan pemerataan pembangunan di jantung Pulau Borneo.