Representasi kesatuan negara anggota di kancah global.
Pertanyaan mengenai berapa jumlah negara di dunia menurut PBB adalah salah satu pertanyaan fundamental dalam studi hubungan internasional dan geografi politik. Jawaban atas pertanyaan ini sering kali menjadi penentu resmi dalam konteks hukum internasional, perjanjian global, dan partisipasi dalam organisasi multilateral. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berfungsi sebagai badan otoritatif utama yang mendefinisikan keanggotaan kolektif komunitas internasional.
Saat ini, jumlah total negara anggota yang diakui secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah 193 negara. Angka ini merupakan standar emas yang paling sering dirujuk ketika membahas kedaulatan dan status internasional sebuah entitas politik. Setiap negara anggota memiliki hak suara yang setara di Majelis Umum PBB, menjadikannya forum diplomatik paling inklusif di dunia.
Proses menjadi anggota PBB diatur oleh Piagam PBB. Suatu negara harus mengajukan permohonan, yang kemudian ditinjau oleh Dewan Keamanan (membutuhkan rekomendasi dari Dewan Keamanan) dan akhirnya disetujui oleh dua pertiga suara di Majelis Umum. Proses ini memastikan bahwa entitas yang bergabung diakui memiliki pemerintahan yang efektif dan menerima tanggung jawab yang menyertai keanggotaan internasional.
Penting untuk dicatat bahwa angka 193 ini hanya mencakup negara anggota penuh. Dunia kita memiliki entitas politik lain yang mengklaim kedaulatan tetapi status keanggotaan mereka di PBB masih diperdebatkan atau ditolak oleh mayoritas anggota. Entitas-entitas ini sering disebut sebagai negara dengan pengakuan terbatas.
Dua entitas yang paling sering dibahas dalam konteks ini adalah Vatikan (Holy See) dan Palestina.
Jika kita memasukkan kedua Negara Pengamat Permanen tersebut, total entitas yang berpartisipasi aktif dalam forum PBB menjadi 195. Namun, dalam terminologi formal "negara anggota PBB", angkanya tetap 193.
Jumlah anggota PBB tidak statis. Angka ini berubah seiring dengan peristiwa geopolitik besar, terutama pembubaran negara besar atau deklarasi kemerdekaan yang diakui secara luas. Contoh paling signifikan dari perubahan ini adalah runtuhnya Uni Soviet, yang menghasilkan banyak negara baru yang kemudian bergabung dengan PBB, serta reunifikasi Jerman.
Setiap penambahan anggota baru menandai pengakuan kolektif oleh komunitas global terhadap kedaulatan entitas tersebut. Keputusan ini selalu melalui proses politik yang kompleks di Dewan Keamanan, di mana lima anggota tetap (AS, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis) memegang hak veto. Jika salah satu dari lima negara ini menolak rekomendasi keanggotaan, proses tersebut akan terhenti.
Pengakuan PBB sangat krusial karena ini adalah dasar untuk menjalin hubungan diplomatik yang luas, mengakses bantuan pembangunan, menandatangani perjanjian perdagangan internasional, dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian global. Sebuah negara yang diakui oleh PBB secara otomatis dianggap sebagai subjek hukum internasional yang setara dengan negara anggota lainnya.
Kesimpulannya, jawaban yang paling akurat dan diterima secara universal untuk pertanyaan jumlah negara di dunia menurut PBB adalah 193 negara anggota penuh, ditambah dua Negara Pengamat Permanen. Angka ini merefleksikan konsensus politik internasional yang terorganisir di bawah naungan organisasi global terbesar di planet ini. Pemahaman akan batas keanggotaan ini membantu kita membedakan antara negara berdaulat yang diakui secara luas dan wilayah atau entitas yang statusnya masih dalam sengketa atau menunggu validasi internasional lebih lanjut.