Pertanyaan mengenai jumlah negara yang ada di dunia adalah salah satu topik paling umum dalam geografi dan hubungan internasional, namun jawabannya jauh lebih bernuansa daripada sekadar satu angka tunggal. Kompleksitas ini muncul karena tidak adanya satu otoritas tunggal global yang menetapkan kriteria "negara" secara definitif dan universal.
Secara umum, angka yang paling sering dikutip merujuk pada jumlah negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB adalah organisasi internasional yang paling diakui dan dihormati di panggung dunia. Saat ini, terdapat **193 negara anggota penuh** yang diakui secara resmi oleh Majelis Umum PBB. Angka ini merupakan titik awal yang paling stabil ketika kita membahas kedaulatan global.
Namun, cerita tidak berhenti pada 193 anggota penuh. Terdapat entitas lain yang memiliki klaim kedaulatan yang kuat namun belum atau tidak diakui oleh semua anggota PBB. Ini membawa kita pada konsep "negara pengamat" (Observer States) di PBB.
Saat ini, ada dua negara pengamat permanen di PBB, yaitu **Vatikan (Holy See)** dan **Palestina**. Mereka berhak berpartisipasi dalam sesi PBB namun tidak memiliki hak suara penuh di Majelis Umum. Kehadiran mereka menambah lapisan pada total hitungan kedaulatan yang diakui secara parsial di forum internasional terbesar.
Lebih jauh lagi, beberapa wilayah telah menyatakan kemerdekaan dan menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, tetapi pengakuan internasional mereka sangat terbatas. Contoh klasik dari entitas semacam ini seringkali memicu perdebatan sengit. Wilayah-wilayah ini mungkin diakui oleh segelintir negara anggota PBB, namun tidak memiliki perwakilan di PBB secara umum. Penghitungan wilayah ini bisa bervariasi drastis tergantung pada sumber data dan pandangan politik yang digunakan.
Untuk memahami mengapa ada perbedaan angka, penting untuk merujuk pada kriteria tradisional untuk mendefinisikan sebuah negara, yang paling terkenal adalah **Konvensi Montevideo tahun 1933**. Konvensi ini menetapkan empat kriteria utama: populasi permanen, wilayah terdefinisi, pemerintahan yang efektif, dan kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara lain.
Banyak wilayah yang mengklaim status negara memenuhi kriteria Montevideo. Namun, kriteria kelima—pengakuan oleh negara lain—seringkali menjadi hambatan terbesar. Pengakuan adalah sebuah tindakan politik; suatu entitas dapat secara teknis memenuhi semua syarat geografis dan administratif, tetapi jika kekuatan dunia besar menolak mengakui kedaulatannya, statusnya di panggung global akan tetap ambigu.
Jika kita menjumlahkan kombinasi entitas yang paling sering dipertimbangkan sebagai "negara" dalam berbagai konteks (anggota PBB, pengamat PBB, dan beberapa wilayah yang memiliki pengakuan substansial), angka yang paling sering digunakan di luar PBB adalah **195 negara**. Angka 195 ini biasanya mencakup 193 anggota PBB ditambah Vatikan dan Palestina. Beberapa daftar lain mungkin juga menyertakan negara-negara dengan pengakuan parsial yang signifikan, mendorong angka tersebut lebih tinggi lagi.
Perbedaan dalam penghitungan ini sangat penting dalam konteks olahraga internasional (seperti Olimpiade), diplomasi, dan studi hubungan internasional. Misalnya, negara-negara yang belum diakui penuh mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam organisasi internasional tertentu kecuali di bawah payung netral atau sebagai teritori.
Kesimpulannya, meskipun angka 193 adalah standar emas berkat PBB, dunia kita secara politis lebih cair. Jawaban yang paling akurat selalu memerlukan klarifikasi konteks: Apakah kita berbicara tentang anggota PBB, entitas dengan kedaulatan penuh yang diakui secara universal, atau semua wilayah yang secara fungsional berfungsi sebagai negara? Bagi kebanyakan tujuan, 193 adalah jumlah negara berdaulat yang paling diterima luas di kancah global.