Saat Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tantangan terbesar yang dihadapi bukan hanya mempertahankan kedaulatan dari upaya kembalinya penjajah, tetapi juga membangun struktur pemerintahan yang efektif di seluruh wilayah nusantara yang sangat luas. Salah satu langkah fundamental dalam konsolidasi negara baru ini adalah penetapan pembagian wilayah administratif. Pertanyaan krusial yang sering muncul dalam studi sejarah kenegaraan adalah: Berapa sebenarnya jumlah provinsi di Indonesia pada awal kemerdekaan?
Jawabannya, yang tertuang dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), menetapkan sebuah kerangka dasar yang sederhana namun strategis. Pada saat pendirian negara, Indonesia hanya terdiri dari delapan provinsi. Angka ini merupakan titik awal pembagian kekuasaan administratif yang kemudian berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan dan dinamika geopolitik bangsa.
Representasi simbolis struktur awal wilayah Indonesia.
Pembentukan delapan provinsi ini didasarkan pada pembagian administratif yang sudah ada semasa pemerintahan Hindia Belanda, disesuaikan dengan kebutuhan mendesak untuk menempatkan gubernur sebagai kepala daerah. Keputusan ini secara resmi ditetapkan melalui sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan.
Delapan wilayah tersebut adalah:
Perlu dicatat bahwa wilayah Papua (saat itu dikenal sebagai Irian Barat) belum secara resmi dimasukkan sebagai bagian dari provinsi di bawah administrasi Republik Indonesia pada momen awal ini, karena statusnya masih menjadi perdebatan internasional dan administrasi di sana masih dikuasai oleh Sekutu sebelum penyerahan oleh Belanda di kemudian hari.
Memiliki delapan provinsi memberikan landasan struktural yang sangat penting bagi pemerintahan Republik yang baru lahir. Penetapan ini memungkinkan Presiden Soekarno untuk menunjuk Gubernur sebagai representasi pemerintah pusat di daerah. Gubernur memiliki mandat ganda: menjaga keamanan dan ketertiban dalam masa transisi serta menggerakkan roda pemerintahan sipil.
Struktur awal ini bersifat pragmatis. Ia mengadopsi batas-batas wilayah yang sudah dikenal oleh masyarakat luas dari masa kolonial. Hal ini mempermudah proses transisi kekuasaan sekaligus meminimalkan gejolak administrasi saat negara sedang berjuang mempertahankan eksistensinya. Keberadaan delapan wilayah otonom ini menjadi fondasi bagi konsep negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh.
Seiring berjalannya waktu, jumlah provinsi ini tentu saja mengalami pemekaran signifikan. Pemekaran ini didorong oleh kebutuhan untuk mendekatkan pelayanan publik, efektivitas kontrol pemerintah pusat, dan mengakomodasi aspirasi daerah. Namun, enam hari setelah kemerdekaan, fokus utama adalah mengukuhkan eksistensi negara melalui pembagian kekuasaan teritorial yang jelas, yaitu delapan provinsi tersebut. Delapan provinsi ini adalah saksi bisu bagaimana Republik Indonesia mulai menata fondasi administrasi negaranya di tengah gejolak revolusi fisik.
Meskipun jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan kondisi sekarang yang berjumlah lebih dari tiga puluh provinsi, delapan unit wilayah awal tersebut adalah kerangka vital yang memungkinkan Indonesia untuk bertahan dan berkembang sebagai sebuah entitas geopolitik yang mandiri di panggung dunia.