Representasi simbolis pertumbuhan wilayah Republik Indonesia.
Kemandirian bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 segera diikuti oleh penetapan struktur pemerintahan yang fundamental. Salah satu langkah krusial yang diambil oleh para pendiri bangsa adalah pembagian wilayah administratif agar pemerintahan dapat berjalan efektif di tengah tantangan mempertahankan kedaulatan dari upaya rekolonisasi. Pertanyaan mengenai jumlah provinsi di indonesia pada awal kemerdekaan berjumlah merupakan inti dari pemahaman bagaimana fondasi negara kesatuan ini diletakkan.
Pembentukan provinsi pada masa itu tidak hanya didasarkan pada pertimbangan demografis atau geografis semata, tetapi juga merupakan strategi politik untuk mengamankan wilayah-wilayah strategis yang memiliki basis perlawanan yang kuat terhadap Belanda. Keputusan ini diambil kurang dari sehari setelah proklamasi kemerdekaan, menunjukkan urgensi dan komitmen para pemimpin untuk segera melembagakan negara baru.
Setelah melalui berbagai diskusi dan penetapan dasar hukum, Indonesia resmi terbagi menjadi beberapa provinsi. Secara historis, data yang paling sahih dan diterima secara luas menunjukkan bahwa jumlah provinsi di indonesia pada awal kemerdekaan berjumlah delapan provinsi. Penetapan delapan provinsi ini termuat dalam Penetapan Presiden pada 19 Agustus 1945, beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan. Pembagian ini merupakan langkah pertama yang sistematis dalam tata kelola administrasi nasional.
Delapan provinsi tersebut mencakup wilayah-wilayah utama yang telah memiliki struktur administrasi yang relatif mapan di masa kolonial, meskipun harus disesuaikan dengan konteks kenegaraan yang baru. Provinsi-provinsi ini menjadi basis utama bagi perjuangan fisik dan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Memahami identitas kedelapan provinsi awal ini penting untuk melacak jejak sejarah pemekaran wilayah Indonesia di kemudian hari. Daftar ini mencerminkan cakupan geografis awal Republik yang berdaulat:
Perlu dicatat bahwa batas-batas geografis dari provinsi-provinsi awal ini mungkin sedikit berbeda dengan provinsi-provinsi yang ada saat ini. Misalnya, Provinsi Sumatra saat itu mencakup wilayah yang kini terbagi menjadi beberapa provinsi di Pulau Sumatra. Begitu pula dengan wilayah Kalimantan yang pada masa itu diakui sebagai satu kesatuan provinsi dalam konteks pemerintahan pusat.
Penetapan jumlah provinsi di indonesia pada awal kemerdekaan berjumlah delapan tersebut bukanlah akhir, melainkan permulaan dari sebuah proses dinamis. Dalam rentang waktu yang relatif singkat setelah tahun 1945, terjadi berbagai perubahan signifikan akibat agresi militer Belanda dan perjuangan revolusi fisik. Beberapa wilayah bahkan sempat dikuasai oleh Belanda dan dibentuk menjadi negara boneka (RIS), yang mengaburkan struktur administrasi awal ini.
Namun, setelah pengakuan kedaulatan penuh, pemerintah pusat terus melakukan penataan ulang. Pemekaran provinsi adalah respons alami terhadap kebutuhan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik seiring dengan bertambahnya populasi dan kompleksitas wilayah. Jika dibandingkan dengan data saat ini yang berjumlah puluhan provinsi, delapan provinsi awal tersebut menunjukkan betapa terpusatnya fokus pada wilayah-wilayah inti pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah pembagian wilayah ini menunjukkan komitmen untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam bingkai Bineka Tunggal Ika.